Rabu, 30 April 2014 10:02 WIB
BANDA ACEH - Aktivis perempuan Aceh yang memimpin LSM Mitra
Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI), Syarifah Rahmatillah SH menilai
tidak terlalu aneh bila wanita/perempuan calon anggota legislatif
(caleg) di Aceh banyak yang tidak terpilih pada Pemilu 9 April lalu.
Soalnya, perempuan merupakan pendatang baru ke ranah politik dan secara
finansial banyak yang belum mandiri untuk membiayai ongkos politik dalam
memenangkan kontestasi melawan pria yang jadi caleg.
Oleh karenanya, Syarifah mengimbau perempuan caleg yang kali ini gagal merebut kursi parlemen di setiap tingkatan (DPR, DPD RI, DPRA, dan DPRK) jangan patah arang atau patah semangat. “Soalnya, perjuangan gerakan perempuan baru saja dimulai,” kata Syarifah di Banda Aceh, Selasa (29/4), menanggapi liputan eksklusif Serambi yang diturunkan sehari sebelumnya berjudul Sulitnya Wanita ke Parlemen.
Mantan ketua Korps HMI-Wati (Kohati) Aceh ini berpendapat, memang hanya perempuanlah yang bisa mengerti betul perempuan. Tapi masalahnya, vote for women (suara perempuan untuk perempuan) sekarang bukan musimnya. Lagi pula bukanlah hal yang membanggakan apabila pemilih menjatuhkan pilihannya kepada caleg semata-mata karena solidaritas sesama gender. Harusnya, sang caleg dipilih karena ia memang dianggap berkompeten sebagai wakil rakyat.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) ini menilai, Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum yang dikuatkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan regulasi demokrasi sebagai bentuk affirmative action yang mendorong dan menguatkan posisi perempuan di ranah politik.
Ketentuan tentang affirmative action (tindakan khusus berupa kuota istimewa) itu sudah maksimal dan partisipasi politik perempuan di Aceh pun lebih bagus dibanding pemilu sebelumnya. Namun, penerapan aturan itu memerlukan waktu panjang sampai beberapa dekade. “Jadi, tidak heran kalau perempuan caleg belum banyak yang meraup suara pada Pileg kali ini,” kata Syarifah.
Di sisi lain, kata Syarifah, politik adalah ranah baru bagi kaum hawa, sehingga tak heran kaum perempuan yang notabene-nya adalah pemain baru, ditambah tidak mandiri secara finansial, banyak yang gagal dalam Pileg 2014 ini.
Belum lagi, menurutnya, faktor lain yang terkadang jadi kendala. Misalnya, tidak adanya dukungan serius dari keluarga serta pandangan sebagian masyarakat yang minor terhadap perempuan caleg. Hal ini membuat energi perempuan caleg sudah lebih dulu terkuras jauh sebelum hari pemilihan.
Sebaliknya, kata Syarifah, para lelaki caleg relatif sudah akrab dengan panggung politik serta mandiri secara ekonomi. Masyarakat pun menganggap sangat pantas jika lelaki berkecimpung di ranah politik.
“Nah, hal-hal inilah yang menjadi faktor kelemahan telak bagi kaum perempuan. Belum lagi dinamika politik di Aceh lebih menantang dibandingkan dengan daerah lain. Jadi, meskipun perolehan suara untuk perempuan dalam pemilu kali ini masih sedikit sekali, itu sudah kita prediksi dan bisa dipahami,” ulas istri Syamsul Bahri SH, mantan anggota DPRA dari PBR ini.
Syarifah berpandangan, penguatan peran perempuan dalam politik haruslah menjadi gerakan sosial dan membutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan mungkin harus berganti generasi untuk mengubah mindset masyarakat terhadap perempuan yang terjun ke dunia politik.
Ia ingatkan bahwa sejak medio 1990-an konsep gender yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk menunjukkan kekuasaan telah bergeser menjadi konsep persamaan di mana pria dan perempuan bukan lagi seteru, melainkan menjadi partner agar bisa bermanfaat bagi sesama. “Hal ini sangatlah penting guna menghindari konflik karena peran keduanya sama-sama dibutuhkan di ranah publik,” kata Syarifah.
Aktivis yang juga PNS ini merekomendasikan sebuah langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya perempuan caleg yang gagal ke parlemen. Menurutnya, diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat jauh sebelum pemilu supaya mereka objektif menilai bahwa kalau ada perempuan caleg yang lebih berkompeten, apa salahnya dipilih?
Fakta menunjukkan, calon legislator perempuan yang berhasil menerobos gedung DPRA kali ini hanya 12 orang (14,8%) dari 81 kursi yang diperebutkan. Untuk DPR RI, dari 17 perempuan yang bertarung, tak seorang pun yang berhasil meraih kursi.
“Perempuan tidak dipercaya atau karena kurang pintar bermain curang? Gemes saya dengan hasil pileg yang semrawut,” kata Caleg DPR RI dari PAN Aceh, Ir Hj Fery Soraya kepada Serambi.
Caleg dengan nomor urut 1 ini menilai sistem kepemiluan sudah mendukung partisipasi perempuan, namun demokrasi di Indonesia masih bersifat pragmatis sehingga menyuburkan politik uang. Jargon perempuan untuk perempuan, kata Fery, kini juga bukan zamannya lagi. “Perempuan bisa bermanfaat bagi semua, tak hanya untuk perempuan,” kata istri Farhan Hamid, Wakil Ketua MPR RI ini. (nr)
Oleh karenanya, Syarifah mengimbau perempuan caleg yang kali ini gagal merebut kursi parlemen di setiap tingkatan (DPR, DPD RI, DPRA, dan DPRK) jangan patah arang atau patah semangat. “Soalnya, perjuangan gerakan perempuan baru saja dimulai,” kata Syarifah di Banda Aceh, Selasa (29/4), menanggapi liputan eksklusif Serambi yang diturunkan sehari sebelumnya berjudul Sulitnya Wanita ke Parlemen.
Mantan ketua Korps HMI-Wati (Kohati) Aceh ini berpendapat, memang hanya perempuanlah yang bisa mengerti betul perempuan. Tapi masalahnya, vote for women (suara perempuan untuk perempuan) sekarang bukan musimnya. Lagi pula bukanlah hal yang membanggakan apabila pemilih menjatuhkan pilihannya kepada caleg semata-mata karena solidaritas sesama gender. Harusnya, sang caleg dipilih karena ia memang dianggap berkompeten sebagai wakil rakyat.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) ini menilai, Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum yang dikuatkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan regulasi demokrasi sebagai bentuk affirmative action yang mendorong dan menguatkan posisi perempuan di ranah politik.
Ketentuan tentang affirmative action (tindakan khusus berupa kuota istimewa) itu sudah maksimal dan partisipasi politik perempuan di Aceh pun lebih bagus dibanding pemilu sebelumnya. Namun, penerapan aturan itu memerlukan waktu panjang sampai beberapa dekade. “Jadi, tidak heran kalau perempuan caleg belum banyak yang meraup suara pada Pileg kali ini,” kata Syarifah.
Di sisi lain, kata Syarifah, politik adalah ranah baru bagi kaum hawa, sehingga tak heran kaum perempuan yang notabene-nya adalah pemain baru, ditambah tidak mandiri secara finansial, banyak yang gagal dalam Pileg 2014 ini.
Belum lagi, menurutnya, faktor lain yang terkadang jadi kendala. Misalnya, tidak adanya dukungan serius dari keluarga serta pandangan sebagian masyarakat yang minor terhadap perempuan caleg. Hal ini membuat energi perempuan caleg sudah lebih dulu terkuras jauh sebelum hari pemilihan.
Sebaliknya, kata Syarifah, para lelaki caleg relatif sudah akrab dengan panggung politik serta mandiri secara ekonomi. Masyarakat pun menganggap sangat pantas jika lelaki berkecimpung di ranah politik.
“Nah, hal-hal inilah yang menjadi faktor kelemahan telak bagi kaum perempuan. Belum lagi dinamika politik di Aceh lebih menantang dibandingkan dengan daerah lain. Jadi, meskipun perolehan suara untuk perempuan dalam pemilu kali ini masih sedikit sekali, itu sudah kita prediksi dan bisa dipahami,” ulas istri Syamsul Bahri SH, mantan anggota DPRA dari PBR ini.
Syarifah berpandangan, penguatan peran perempuan dalam politik haruslah menjadi gerakan sosial dan membutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan mungkin harus berganti generasi untuk mengubah mindset masyarakat terhadap perempuan yang terjun ke dunia politik.
Ia ingatkan bahwa sejak medio 1990-an konsep gender yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk menunjukkan kekuasaan telah bergeser menjadi konsep persamaan di mana pria dan perempuan bukan lagi seteru, melainkan menjadi partner agar bisa bermanfaat bagi sesama. “Hal ini sangatlah penting guna menghindari konflik karena peran keduanya sama-sama dibutuhkan di ranah publik,” kata Syarifah.
Aktivis yang juga PNS ini merekomendasikan sebuah langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya perempuan caleg yang gagal ke parlemen. Menurutnya, diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat jauh sebelum pemilu supaya mereka objektif menilai bahwa kalau ada perempuan caleg yang lebih berkompeten, apa salahnya dipilih?
Fakta menunjukkan, calon legislator perempuan yang berhasil menerobos gedung DPRA kali ini hanya 12 orang (14,8%) dari 81 kursi yang diperebutkan. Untuk DPR RI, dari 17 perempuan yang bertarung, tak seorang pun yang berhasil meraih kursi.
“Perempuan tidak dipercaya atau karena kurang pintar bermain curang? Gemes saya dengan hasil pileg yang semrawut,” kata Caleg DPR RI dari PAN Aceh, Ir Hj Fery Soraya kepada Serambi.
Caleg dengan nomor urut 1 ini menilai sistem kepemiluan sudah mendukung partisipasi perempuan, namun demokrasi di Indonesia masih bersifat pragmatis sehingga menyuburkan politik uang. Jargon perempuan untuk perempuan, kata Fery, kini juga bukan zamannya lagi. “Perempuan bisa bermanfaat bagi semua, tak hanya untuk perempuan,” kata istri Farhan Hamid, Wakil Ketua MPR RI ini. (nr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar