Senin, 28 April 2014 09:17 WIB
PUPUS sudah harapan pensiunan PNS di Dinas Kesehatan Aceh Besar
ini untuk bisa menduduki kursi legislatif di DPRK Aceh Besar, setelah
tahu jumlah suara yang diperolehnya saat pemilihan 9 April 2014 lalu.
Padahal, ia telah menyiapkan sejumlah program untuk menekan tingkat
kematian ibu dan anak di kabupaten tersebut. Karena menurutnya, program
serupa yang dijalankan pemerintah saat ini belum maksimal akibat pola
penerapan yang belum sesuai dengan karakteristik masyarakat.
“Suara yang saya dapat hanya sedikit, tidak cukup untuk memperoleh satu kursi,” ungkap Saida Afrida, Caleg DPRK Aceh Besar dari Partai Golkar, Dapil 3 dengan nomor urut 2, kepada Serambi.
Menurut Saida yang juga Wakil Ketua II DPD Golkar Aceh Besar ini, kurangnya suara yang mengalir kepada perempuan caleg bukan karena kurangnya kapasitas caleg, namun karena dominasi kaum pria lebih tinggi dalam memengaruhi massa pemilih.
“Pemilih dari kaum perempuan banyak yang tidak peduli dengan program yang memihak kaumnya, namun lebih melihat kepopuleran dan jumlah bantuan yang diterimanya dari seorang caleg,” kata Saida. Padahal, banyak caleg, khususnya kaum lelaki, yang menurutnya tidak paham sama sekali bagaimana menyusun program-program yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Untuk program pengurangan tingkat kematian ibu dan bayi, sampai saat ini banyak yang tidak menerima manfaatnya karena belum berjalan secara merata, di samping pola pelayanan yang tidak maksimal. Ditambah lagi dengan sikap pemerintah yang cenderung menunggu, sehingga masih terjadi kasus salah penanganan atau tindakan yang terlambat dalam mengatasi suatu persoalan masyarakat,” ujarnya. Saida berharap, meski dirinya tak lolos dalam pileg kali ini, tapi program-program yang properempuan dan anak, bisa berjalan lebih baik di Kabupaten Aceh Besar.
Sebagai seorang aktivis, Maslina yang sebelumnya aktif di LSM GeRAK Aceh ini, berharap bisa memperjuangkan hak-hak kaum wanita di parlemen. Sebab, menurutnya, kaum pria yang banyak duduk sebagai wakil rakyat di dewan, belum mampu memperjuangkan hak-hak wanita dan anak-anak.
“Terbukti, hampir tak ada regulasi yang dilahirkan oleh legislatif yang melindungi hak-hak perempuan di Aceh,” ujarnya. Karena itu, ia bersama aktivis perempuan lainnya ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun apa daya, ia harus kalah dalam pemilu kali ini.
Meski dukungan untuk dirinya cukup kuat, baik dari keluarga, teman-teman, dan partai, namun suara yang diperolehnya tidak cukup untuk mengantarnya ke kursi dewan. “Suara saya hanya 130 di hari pertama, setelah itu saya tidak tahu lagi berapa suara yang saya peroleh. Tapi perolehan suara saya dipastikan jauh dari target,” ungkap Caleg DPRK Banda Aceh dari Partai Aceh dengan nomor urut 1 yang bertarung di dapil 1 itu.
Padahal, kepada Serambi ia katakan, bercita-cita untuk meningkatkan peran kaum perempuan dengan menciptakan sejumlah program kerja yang tepat sasaran. Karena, menurutnya, program-program untuk kaum perempuan yang dijalankan pemerintah selama ini, banyak disalahgunakan dan tidak sampai ke tangan masyarakat yang seharusnya menerima.
“Selama ini saya mengawal program-program untuk perempuan dan anak, seperti penyaluran beasiswa untuk anak-anak miskin, menjadi Koordinator KDRT di BP3A, dan Koordinator Forum Pendidikan Aceh. Saya melihat banyak hal yang harus dibenahi agar program yang banyak menghabiskan dana ini bisa tepat sasaran dan memberi dampak yang besar bagi warga,” kata Maslina, istri dari seorang Penasihat Partai Aceh Sagoe Kutaraja.
Ia katakan, minimnya suara yang diperoleh oleh kebanyakan perempuan caleg, disebabkan intimidasi yang sangat tinggi pada pemilu kali ini yang banyak dilakukan kaum pria. “Intimidasi oleh kaum pria dari luar parpol maupun dari dalam parpol sangatlah tinggi. Termasuk politik uang yang dimainkan, membutakan mata pemilih untuk mendukung caleg yang mengusung program pemberdayaan perempuan,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Faizah, caleg yang berjuang untuk meraih kursi di DPRK Banda Aceh. “Menurut saya, masyarakat di Aceh khususnya kaum perempuan, belum pintar memilih. Mereka tidak melihat caleg-caleg yang potensial memperjuangkan hak-hak mereka, namun masih memilih caleg yang punya finansial tinggi.
Apalagi politik uang dan intimidasi terus terjadi menjelang hari pencoblosan,” ungkap Faizah.
Ia juga mengaku suaranya jauh dari target untuk mendapatkan satu kursi di DPRK Banda Aceh.
Ketokohannya sebagai pekerja sosial yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan belum mampu menggiring pemilih perempuan memilih dirinya.
Sebelum mencalonkan diri sebagai caleg dari PPP untuk Dapil 5, Faizah sudah empat tahun mengurusi Balai Inong Geucu Menara di Kecamatan Jaya Baru (masuk Dapil 5). Lembaga yang ia pimpin ini mendapat predikat terbaik dalam hal pengelolaan dana bergulir untuk kaum perempuan. Selain itu, ia juga aktif sebagai Ketua Umum LSM Masyarakat Peduli Pendidikan yang sudah sering melatih guru demi meningkatkan kualitas pendidikan di Banda Aceh.
Ia juga memiliki jaringan kerja yang luas dalam hal memberdayakan warga penyandang disabilitas di Aceh. Namun, investasi politik yang dirintisnya selama bertahun-tahun itu, tidak serta-merta memudahkan dirinya mendulang suara yang cukup untuk satu kursi meskipun hanya untuk tingkat DPRK.
“Sangat disayangkan, banyak caleg laki-laki yang menyasar pemilih perempuan, namun tidak mengerti kebutuhan perempuan. Sementara, para perempuan caleg yang jelas-jelas memperjuangkan hak-hak perempuan malah kurang mendapat suara dari kaumnya. Ini menunjukkan kesadaran politik kaum perempuan di Aceh saat ini masih rendah,” tukasnya.
Yunita Ningsih SPd juga bernasib serupa. Caleg DPRK Banda Aceh Dapil 4 Kecamatan Baiturrahman ini mengaku dipinang oleh Partai Nasional Aceh (PNA) untuk memperkuat parlok tersebut dengan nomor urut 7. Ini merupakan pemilu kedua baginya dengan diusung oleh partai berbeda.
“Saya memperkenalkan diri door to door. Namun, masyarakat kita apatis, mereka lebih suka dengan caleg yang melakukan ‘serangan fajar’, tidak peduli bagaimana profil kita dan program yang kita usung. Idealisme di dunia politik tidak laku,” ujar perempuan yang juga seorang guru di sebuah tempat bimbingan belajar ini. (*)
“Suara yang saya dapat hanya sedikit, tidak cukup untuk memperoleh satu kursi,” ungkap Saida Afrida, Caleg DPRK Aceh Besar dari Partai Golkar, Dapil 3 dengan nomor urut 2, kepada Serambi.
Menurut Saida yang juga Wakil Ketua II DPD Golkar Aceh Besar ini, kurangnya suara yang mengalir kepada perempuan caleg bukan karena kurangnya kapasitas caleg, namun karena dominasi kaum pria lebih tinggi dalam memengaruhi massa pemilih.
“Pemilih dari kaum perempuan banyak yang tidak peduli dengan program yang memihak kaumnya, namun lebih melihat kepopuleran dan jumlah bantuan yang diterimanya dari seorang caleg,” kata Saida. Padahal, banyak caleg, khususnya kaum lelaki, yang menurutnya tidak paham sama sekali bagaimana menyusun program-program yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Untuk program pengurangan tingkat kematian ibu dan bayi, sampai saat ini banyak yang tidak menerima manfaatnya karena belum berjalan secara merata, di samping pola pelayanan yang tidak maksimal. Ditambah lagi dengan sikap pemerintah yang cenderung menunggu, sehingga masih terjadi kasus salah penanganan atau tindakan yang terlambat dalam mengatasi suatu persoalan masyarakat,” ujarnya. Saida berharap, meski dirinya tak lolos dalam pileg kali ini, tapi program-program yang properempuan dan anak, bisa berjalan lebih baik di Kabupaten Aceh Besar.
Sebagai seorang aktivis, Maslina yang sebelumnya aktif di LSM GeRAK Aceh ini, berharap bisa memperjuangkan hak-hak kaum wanita di parlemen. Sebab, menurutnya, kaum pria yang banyak duduk sebagai wakil rakyat di dewan, belum mampu memperjuangkan hak-hak wanita dan anak-anak.
“Terbukti, hampir tak ada regulasi yang dilahirkan oleh legislatif yang melindungi hak-hak perempuan di Aceh,” ujarnya. Karena itu, ia bersama aktivis perempuan lainnya ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun apa daya, ia harus kalah dalam pemilu kali ini.
Meski dukungan untuk dirinya cukup kuat, baik dari keluarga, teman-teman, dan partai, namun suara yang diperolehnya tidak cukup untuk mengantarnya ke kursi dewan. “Suara saya hanya 130 di hari pertama, setelah itu saya tidak tahu lagi berapa suara yang saya peroleh. Tapi perolehan suara saya dipastikan jauh dari target,” ungkap Caleg DPRK Banda Aceh dari Partai Aceh dengan nomor urut 1 yang bertarung di dapil 1 itu.
Padahal, kepada Serambi ia katakan, bercita-cita untuk meningkatkan peran kaum perempuan dengan menciptakan sejumlah program kerja yang tepat sasaran. Karena, menurutnya, program-program untuk kaum perempuan yang dijalankan pemerintah selama ini, banyak disalahgunakan dan tidak sampai ke tangan masyarakat yang seharusnya menerima.
“Selama ini saya mengawal program-program untuk perempuan dan anak, seperti penyaluran beasiswa untuk anak-anak miskin, menjadi Koordinator KDRT di BP3A, dan Koordinator Forum Pendidikan Aceh. Saya melihat banyak hal yang harus dibenahi agar program yang banyak menghabiskan dana ini bisa tepat sasaran dan memberi dampak yang besar bagi warga,” kata Maslina, istri dari seorang Penasihat Partai Aceh Sagoe Kutaraja.
Ia katakan, minimnya suara yang diperoleh oleh kebanyakan perempuan caleg, disebabkan intimidasi yang sangat tinggi pada pemilu kali ini yang banyak dilakukan kaum pria. “Intimidasi oleh kaum pria dari luar parpol maupun dari dalam parpol sangatlah tinggi. Termasuk politik uang yang dimainkan, membutakan mata pemilih untuk mendukung caleg yang mengusung program pemberdayaan perempuan,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Faizah, caleg yang berjuang untuk meraih kursi di DPRK Banda Aceh. “Menurut saya, masyarakat di Aceh khususnya kaum perempuan, belum pintar memilih. Mereka tidak melihat caleg-caleg yang potensial memperjuangkan hak-hak mereka, namun masih memilih caleg yang punya finansial tinggi.
Apalagi politik uang dan intimidasi terus terjadi menjelang hari pencoblosan,” ungkap Faizah.
Ia juga mengaku suaranya jauh dari target untuk mendapatkan satu kursi di DPRK Banda Aceh.
Ketokohannya sebagai pekerja sosial yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan belum mampu menggiring pemilih perempuan memilih dirinya.
Sebelum mencalonkan diri sebagai caleg dari PPP untuk Dapil 5, Faizah sudah empat tahun mengurusi Balai Inong Geucu Menara di Kecamatan Jaya Baru (masuk Dapil 5). Lembaga yang ia pimpin ini mendapat predikat terbaik dalam hal pengelolaan dana bergulir untuk kaum perempuan. Selain itu, ia juga aktif sebagai Ketua Umum LSM Masyarakat Peduli Pendidikan yang sudah sering melatih guru demi meningkatkan kualitas pendidikan di Banda Aceh.
Ia juga memiliki jaringan kerja yang luas dalam hal memberdayakan warga penyandang disabilitas di Aceh. Namun, investasi politik yang dirintisnya selama bertahun-tahun itu, tidak serta-merta memudahkan dirinya mendulang suara yang cukup untuk satu kursi meskipun hanya untuk tingkat DPRK.
“Sangat disayangkan, banyak caleg laki-laki yang menyasar pemilih perempuan, namun tidak mengerti kebutuhan perempuan. Sementara, para perempuan caleg yang jelas-jelas memperjuangkan hak-hak perempuan malah kurang mendapat suara dari kaumnya. Ini menunjukkan kesadaran politik kaum perempuan di Aceh saat ini masih rendah,” tukasnya.
Yunita Ningsih SPd juga bernasib serupa. Caleg DPRK Banda Aceh Dapil 4 Kecamatan Baiturrahman ini mengaku dipinang oleh Partai Nasional Aceh (PNA) untuk memperkuat parlok tersebut dengan nomor urut 7. Ini merupakan pemilu kedua baginya dengan diusung oleh partai berbeda.
“Saya memperkenalkan diri door to door. Namun, masyarakat kita apatis, mereka lebih suka dengan caleg yang melakukan ‘serangan fajar’, tidak peduli bagaimana profil kita dan program yang kita usung. Idealisme di dunia politik tidak laku,” ujar perempuan yang juga seorang guru di sebuah tempat bimbingan belajar ini. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar