Kisah Sukses Reje Asnaini Menerapkan Hukum Adat

Senin, 16 Juni 2014 12:22 WIB

 

Kepala Kampung Pegasing, Kecamatan Pegasing, Asnaini Mirzan, memegang tropy Perempuan Aceh Award.

 

SOSOK sederhana dan ramah tergambar dari penampilan wanita paruh baya ini. Meski berstatus kaum hawa, namun kegigihannya dalam membangun kampung (desa) tak kalah dengan kaum adam. Ia adalah Asnaini Mirzan (44), Reje Kampung (kepala kampung) Pegasing, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah.

Menjadi satu-satunya reje kampung perempuan di Kabupaten Aceh Tengah, wanita kelahiran 24 Januari 1971 ini, kerap menjadi perhatian. Bukan hanya di kalangan masyarakat setempat tetapi juga media massa, baik lokal maupun nasional. Karena kegigihannya dalam membangun desa, Asnaini Mirzan sempat dianugerahi Perempuan Aceh Award pada tahun 2012.

Sejak terpilih menjadi Reje Kampung Pegasing pada 2011, ia mencoba menggerakkan roda pemerintahan di desa itu. Tak mau kalah dengan reje-reje lain yang notabene kaum pria, Asnaini, menginisiasi beberapa kegiatan demi membangun desa. Alhasil, atas perjuangannya, Dusun Luwang di Kampung Pegasing, yang sebelumnya tak dialiri listrik, kini telah terang benderang berkat usahanya selama menjadi reje.

Sebagai kaum hawa ia tak lupa untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di kampungnya. Berkat kerja keras dengan membuat sejumlah terobosan, Asnaini Mirzan kerap diundang ke berbagai daerah. Termasuk baru-baru ini, bertemu dengan Wakil Presiden RI Budiono di Jakarta. “Baru saja saya pulang dari Jakarta,” ungkap Asnaini yang ditemui Serambi di kediamannya di Kampung Pegasing, Jumat 13 Juni 2014.

Namun kodrat sebagai perempuan, ibu tiga orang anak ini tak lantas lupa sebagai seorang ibu rumah tangga. Bahkan, sembari melayani warga yang ingin berurusan ke rumahnya, justru sang reje yang sibuk menghidangkan minuman bagi tamu yang datang. “Sebagai ibu rumah tangga, ya harus begini. Cuma selama ini, antara urusan rumah tangga dan kepentingan warga tetap menjadi tanggung jawab,” katanya.

Selama memimpin Kampung Pegasing, Asnaini, tetap melibatkan aparat kampung setempat, terutama para kaum bapak untuk hal-hal tertentu. Di Kampung Pegasing, katanya, juga sudah berjalan hukum adat.

Dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara formal seperti dalam sidang di pengadilan negeri. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara duduk  bermusyawah. “Hukum adat sudah berjalan di kampung ini dan sudah banyak juga diselesaikan seperti permasalahan muda-mudi, batas-batas rumah, konflik keluarga dan berbagai masalah yang terjadi di kampung,” jelasnya.

Kata Asnaini, dirinya dan masyarakat yang dipimpinnya cenderung memilih hukum adat untuk menyelesaikan beragam persoalan. Jarak yang dekat, waktu yang cepat, dan biaya yang minim, menjadi salah satu sebab hukum alternatif ini menjadi pilihan warga.

Menjadi seorang reje, sebenarnya bukan cita-cita Asnaini. Bahkan ia tak pernah berpikir menjadi seorang kepala kampung. Di samping berstatus sebagai kaum perempuan, ia juga hanya seorang ibu rumah tangga. Namun, sebagian besar warga di Kampung Pegasing, menginginkan ia mencalonkan diri menjadi seorang keuchik.

Sebagian warga di kampung itu, merasa yakin jika desa mereka dipimpin oleh Asnaini akan lebih maju dari sebelumnya. Hal itu, seperti diakui Ketua Rakyat Genap Mufakat (RGM) Kampung Pegasing, Alamsyah. Menurutnya, setelah sekian kali dibujuk, akhirnya Asnaini bersedia untuk maju menjadi calon keuchik. “Alhamdullah, ketika pemilihan Asnaini memperoleh suara terbanyak mengalahkan tiga calon lainnya,” ujar Alamsyah.

Dalam penilaian Alamsyah, Asnaini mampu memimpin dan membangun Desa Pegasing. Terbukti, ada beberapa terobosan yang sudah dilakukan oleh Asnaini untuk memajukan kampung. “Bila sebelumnya kondisi pembangunan di kampung ini, begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dilihat sudah ada beberapa kemajuan,” pungkas Alamsyah. (*)

Laki-laki Lebih Kuat

Senin, 28 April 2014 09:10 WIB

 

Tidak selamanya kesamaan melahirkan solidaritas. Ada banyak hal lain yang dipertimbangkan sebelum seseorang menjatuhkan pilihan. Begitu pula halnya dalam pesta demokrasi yang baru saja dihelat. Panggung politik kali ini menawarkan kuota hingga 30 persen caleg dari kalangan perempuan. Lalu kepada siapa para pemilih perempuan mempercayakan wakilnya?

“Untuk DPRK saya memilih caleg perempuan, sementara untuk DPRA dan DPD RI saya memilih caleg laki-laki. Persoalannya bukan karena mereka lak-laki atau perempuan, tapi lebih karena saya sudah mengenal baik caleg pilihan saya dan menemukan figur pemimpin pada diri mereka,” ujar Nur Afni (25), warga Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

Namun diakuinya jika perempuan caleg lebih bisa menampung aspirasi kaum perempuan. Inilah nilai lebih caleg perempuan di mata Afni. Sementara Fitriana (28), warga Desa Geuceu Kompleks Kecamatan Banda Raya, mengaku memilih caleg laki laki baik untuk tingkat DPRK, DPRA, dan DPD RI.

“Kalau untuk kerja di luar rumah apalagi di bidang politik laki laki lebih kuat dan tangguh. Alasannya mereka memang terlahir sebagai pemimpin, seperti di Rumah Tangga. Sedangkan kalau perempuan kan tidak bisa maksimal karena tugasnya sebagai ibu rumah tangga,” kata dia. (*)

Belum Mampu Berpikir Global

Senin, 28 April 2014 09:11 WIB

 

BEBERAPA perempuan yang ditanyai Serambi mengaku tidak memilih caleg dari kaumnya, karena perempuan caleg mereka anggap belum mampu memikirkan persoalan masyarakat secara menyeluruh.
“Wanita sudah terbiasa untuk memikirkan diri dan keluarga serta hal-hal yang tak jauh dari lingkungannya. Sementara, seorang anggota legislatif seharusnya berpikir secara global atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Nurul, warga Banda Aceh yang mengaku tidak memilih perempuan caleg saat pencoblosan 9 April lalu.

Dia tambahkan, setiap persoalan yang muncul di masyarakat harus ditangani dengan sigap dalam waktu singkat, meskipun harus bekerja siang dan malam. “Jika perempuan caleg menghadapi kondisi seperti ini, bisa dipastikan ia akan terkendala dengan urusan keluarga. Sehingga efektivitas dan efisiensinya dalam bekerja pasti berkurang. Karena itu, perempuan belum cocok untuk mengurusi persoalan masyarakat yang kompleks di negeri ini,” ungkapnya. 

Henny yang merupakan PNS di jajaran Pemerintah Aceh juga mengatakan, dirinya tak memilih perempuan caleg, karena perempuan jarang bekerja berdasarkan logika. “Perempuan lebih banyak bekerja dengan perasaan, sehingga lebih sulit bagi perempuan untuk mampu bertarung dengan kaum pria di parlemen, dalam menggolkan sebuah usulan atau program,” katanya.

Henny menilai, kehidupan berpolitik di Indonesia secara umum dan di Aceh khususnya, masih sangat keras, kejam, dan kurang memperhatikan etika. “Hal-hal tersebut sering kali tidak sesuai dengan sifat wanita. Dalam kondisi seperti ini, wanita sering mengambil sikap mengalah. Namun, hal ini lah yang akan menjadi bumerang bagi wanita itu sendiri saat ia terjun ke dunia politik,” ujarnya. (*)

Darwati: Ini Beban Berat Bagi Saya

Senin, 28 April 2014 09:14 WIB

 

Darwati A Gani

Dalam balutan busana gamis kombinasi warna hitam dan oranye  yang dipadu dengan jilbab bermotif warna serupa, Darwati A Gani tampak anggun. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Selama sejam lebih menemani Serambi di ruang tamu rumahnya, kawasan Lampriek, Banda Aceh, Minggu (27/4) pagi, istri mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf ini menuturkan banyak hal, terutama berkaitan dengan  terpilihnya ia sebagai caleg DPRA.

Beberapa informasi yang disampaikannya disebutnya off the record.  Dia ditemani putri bungsunya, Mashita Mutiara Meutuah (10 tahun). “Ini sebetulnya menjadi beban berat bagi saya setelah terpilih (sebagai anggota dewan),” katanya kepada Serambi mengawali pembicaraan.

Darwati merupakan satu di antara 12 perempuan yang berhasil menerobos kursi DPRA. Perjuangan untuk mendapatkannya tidaklah mudah.  Dia berkompetisi di Dapil I ‘kelas berat’ (Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang) yang harus punya segalanya untuk membujuk pemilih dan menundukkan lawan yang punya beragam tipu daya. 

Terlebih dia seorang perempuan  yang lazimnya begitu mudah dikalahkan oleh superioritas kaum Adam.  Di beberapa daerah dia bahkan dilarang masuk, karena dianggap berpotensi merebut suara pihak lain.  “Banyak yang telepon, bilang saya tidak boleh masuk desa ini, desa itu. 

Karena dilarang, ya saya tidak masuk.  Selain itu, saya juga harus bersaing memperebutkan suara dengan orang-orang seperti Sulaiman Abda dan lain-lain yang punya jam terbang tinggi. Ya, alhamdulillah akhirnya,” kata Darwati.

Namun, jika melihat perolehan suara, sepertinya perempuan kelahiran 7 September 1973 ini begitu mudah meraih simpati warga. Pemilihnya  tersebar, tidak terkonsentrasi di daerah tertentu.  Suara yang berhasil diraihnya lebih dari 7.000. Sedangkan total suara sah Partai Nasional Aceh (PNA) di Dapil I mencapai 20.000-an. Itu berarti, Darwati menyumbang sepertiga suara untuk partai. 

Dengan jumlah suara sebesar itu, PNA hanya bisa meraih tiga kursi di DPRA, yang salah satu kursinya dipastikan akan diduduki Darwati.

“Alhamdulillah, suara saya sekitar 7.000-an. Tapi saya bangga dapat suara segitu, karena betul-betul sangat murni, tanpa money politics, tanpa ngasih apa pun kepada masyarakat, tanpa serangan fajar. Dan yang lebih bangga lagi saya tak pernah menjelekkan lawan politik,” kata wanita kelahiran Bireuen ini.

Diakuinya, nama besar sang suami yang mantan Gubernur Aceh ikut mempermulus jalannya meraih kursi dewan. Ibu dari lima anak ini meyakini bahwa sebagian besar pemilihnya merupakan kaum perempuan. Berbagai kegiatan yang dilakukan selama ini umumnya berkaitan dengan kepentingan kaum hawa.
 
“Sebetulnya, saya tinggal menyambung silaturahmi saja, seperti sudah saya lakukan sebelumnya,” katanya.
Selama ini pun, kata Darwati, Yayasan Sambinoe yang dipimpinnya masih tetap aktif membantu masyarakat. Bedanya, sekarang semua  biaya untuk kegiatan yayasan harus dirogoh dari kantong pribadi. Tidak ada lagi bantuan dari Pemerintah Aceh. “Saya adalah pekerja sosial yang mencari wadah politik untuk kepentingan masyarakat banyak,” katanya.

Di sisi lain, Darwati berjanji tak akan duduk manis saja setelah dilantik menjadi anggota DPRA. Dia ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat. Berbagai program telah disusun, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun sosial. 

Dia juga mengaku sudah siap lahir batin, jika pun harus berseberangan pendapat dengan legislator lain yang kini terpilih menduduki kursi DPRA, termasuk dari Partai Aceh. “Ada yang bilang ke saya, ‘Nanti Bu bersuara lantang, ya!’ Saya katakan, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat tak harus bersuara keras-keras. Yang penting tercermin pada sikap, perilaku, dan program-program yang menguntungkan masyarakat banyak,” ujar jebolan Program Sekretari Fakultas Ekonomi Unsyiah ini. (*)

Tak Didukung Kaum Sendiri

Senin, 28 April 2014 09:17 WIB

 

 

 

PUPUS sudah harapan pensiunan PNS di Dinas Kesehatan Aceh Besar ini untuk bisa menduduki kursi legislatif di DPRK Aceh Besar, setelah tahu jumlah suara yang diperolehnya saat pemilihan 9 April 2014 lalu. Padahal, ia telah menyiapkan sejumlah program untuk menekan tingkat kematian ibu dan anak di kabupaten tersebut. Karena menurutnya, program serupa yang dijalankan pemerintah saat ini belum maksimal akibat pola penerapan yang belum sesuai dengan karakteristik masyarakat.

“Suara yang saya dapat hanya sedikit, tidak cukup untuk memperoleh satu kursi,” ungkap Saida Afrida, Caleg DPRK Aceh Besar dari Partai Golkar, Dapil 3 dengan nomor urut 2, kepada Serambi.
Menurut Saida yang juga Wakil Ketua II DPD Golkar Aceh Besar ini, kurangnya suara yang mengalir kepada perempuan caleg bukan karena kurangnya kapasitas caleg, namun karena dominasi kaum pria lebih tinggi dalam memengaruhi massa pemilih.

“Pemilih dari kaum perempuan banyak yang tidak peduli dengan program yang memihak kaumnya, namun lebih melihat kepopuleran dan jumlah bantuan yang diterimanya dari seorang caleg,” kata Saida.  Padahal, banyak caleg, khususnya kaum lelaki, yang menurutnya tidak paham sama sekali bagaimana menyusun program-program yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Untuk program pengurangan tingkat kematian ibu dan bayi, sampai saat ini banyak yang tidak menerima manfaatnya karena belum berjalan secara merata, di samping pola pelayanan yang tidak maksimal. Ditambah lagi dengan sikap pemerintah yang cenderung menunggu, sehingga masih terjadi kasus salah penanganan atau tindakan yang terlambat dalam mengatasi suatu persoalan masyarakat,” ujarnya. Saida berharap, meski dirinya tak lolos dalam pileg kali ini, tapi program-program yang properempuan dan anak, bisa berjalan lebih baik di Kabupaten Aceh Besar.

Sebagai seorang aktivis, Maslina yang sebelumnya aktif di LSM GeRAK Aceh ini, berharap bisa memperjuangkan hak-hak kaum wanita di parlemen. Sebab, menurutnya, kaum pria yang banyak duduk sebagai wakil rakyat di dewan, belum mampu memperjuangkan hak-hak wanita dan anak-anak.
“Terbukti, hampir tak ada regulasi yang dilahirkan oleh legislatif yang melindungi hak-hak perempuan di Aceh,” ujarnya. Karena itu, ia bersama aktivis perempuan lainnya ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun apa daya, ia harus kalah dalam pemilu kali ini.

Meski dukungan untuk dirinya cukup kuat, baik dari keluarga, teman-teman, dan partai, namun suara yang diperolehnya tidak cukup untuk mengantarnya ke kursi dewan. “Suara saya hanya 130 di hari pertama, setelah itu saya tidak tahu lagi berapa suara yang saya peroleh. Tapi perolehan suara saya dipastikan jauh dari target,” ungkap Caleg DPRK Banda Aceh dari Partai Aceh dengan nomor urut 1 yang bertarung di dapil 1 itu.

Padahal, kepada Serambi ia katakan, bercita-cita untuk meningkatkan peran kaum perempuan dengan menciptakan sejumlah program kerja yang tepat sasaran. Karena, menurutnya, program-program untuk kaum perempuan yang dijalankan pemerintah selama ini, banyak disalahgunakan dan tidak sampai ke tangan masyarakat yang seharusnya menerima.

“Selama ini saya mengawal program-program untuk perempuan dan anak, seperti penyaluran beasiswa untuk anak-anak miskin, menjadi Koordinator KDRT di BP3A, dan Koordinator Forum Pendidikan Aceh. Saya melihat banyak hal yang harus dibenahi agar program yang banyak menghabiskan dana ini bisa tepat sasaran dan memberi dampak yang besar bagi warga,” kata Maslina, istri dari seorang Penasihat Partai Aceh Sagoe Kutaraja.

Ia katakan, minimnya suara yang diperoleh oleh kebanyakan perempuan caleg, disebabkan intimidasi yang sangat tinggi pada pemilu kali ini yang banyak dilakukan kaum pria. “Intimidasi oleh kaum pria dari luar parpol maupun dari dalam parpol sangatlah tinggi. Termasuk politik uang yang dimainkan, membutakan mata pemilih untuk mendukung caleg yang mengusung program pemberdayaan perempuan,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Faizah, caleg yang berjuang untuk meraih kursi di DPRK Banda Aceh. “Menurut saya, masyarakat di Aceh khususnya kaum perempuan, belum pintar memilih. Mereka tidak melihat caleg-caleg yang potensial memperjuangkan hak-hak mereka, namun masih memilih caleg yang punya finansial tinggi.

Apalagi politik uang dan intimidasi terus terjadi menjelang hari pencoblosan,” ungkap Faizah.
Ia juga mengaku suaranya jauh dari target untuk mendapatkan satu kursi di DPRK Banda Aceh.
Ketokohannya sebagai pekerja sosial yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan belum mampu menggiring pemilih perempuan memilih dirinya.

Sebelum mencalonkan diri sebagai caleg dari PPP untuk Dapil 5, Faizah sudah empat tahun mengurusi Balai Inong Geucu Menara di Kecamatan Jaya Baru (masuk Dapil 5). Lembaga yang ia pimpin ini mendapat predikat terbaik dalam hal pengelolaan dana bergulir untuk kaum perempuan. Selain itu, ia juga aktif sebagai Ketua Umum LSM Masyarakat Peduli Pendidikan yang sudah sering melatih guru demi meningkatkan kualitas pendidikan di Banda Aceh.

Ia juga memiliki jaringan kerja yang luas dalam hal memberdayakan warga penyandang disabilitas di Aceh. Namun, investasi politik yang dirintisnya selama bertahun-tahun itu, tidak serta-merta memudahkan dirinya mendulang suara yang cukup untuk satu kursi meskipun hanya untuk tingkat DPRK.

“Sangat disayangkan, banyak caleg laki-laki yang menyasar pemilih perempuan, namun tidak mengerti kebutuhan perempuan. Sementara, para perempuan caleg yang jelas-jelas memperjuangkan hak-hak perempuan malah kurang mendapat suara dari kaumnya. Ini menunjukkan kesadaran politik kaum perempuan di Aceh saat ini masih rendah,” tukasnya.

Yunita Ningsih SPd juga bernasib serupa. Caleg DPRK Banda Aceh Dapil 4 Kecamatan Baiturrahman ini mengaku dipinang oleh Partai Nasional Aceh (PNA) untuk memperkuat parlok tersebut dengan nomor urut 7. Ini merupakan pemilu kedua baginya dengan diusung oleh partai berbeda.

“Saya memperkenalkan diri door to door. Namun, masyarakat kita apatis, mereka lebih suka dengan caleg yang melakukan ‘serangan fajar’, tidak peduli bagaimana profil kita dan program yang kita usung. Idealisme di dunia politik tidak laku,” ujar perempuan yang juga seorang guru di sebuah tempat bimbingan belajar ini. (*) 

Wanita Caleg yang Gagal Diimbau tak Patah Arang

Rabu, 30 April 2014 10:02 WIB

 

BANDA ACEH - Aktivis perempuan Aceh yang memimpin LSM Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI), Syarifah Rahmatillah SH menilai tidak terlalu aneh bila wanita/perempuan calon anggota legislatif (caleg) di Aceh banyak yang tidak terpilih pada Pemilu 9 April lalu. Soalnya, perempuan merupakan pendatang baru ke ranah politik dan secara finansial banyak yang belum mandiri untuk membiayai ongkos politik dalam memenangkan kontestasi melawan pria yang jadi caleg.

Oleh karenanya, Syarifah mengimbau perempuan caleg yang kali ini gagal merebut kursi parlemen di setiap tingkatan (DPR, DPD RI, DPRA, dan DPRK) jangan patah arang atau patah semangat. “Soalnya, perjuangan gerakan perempuan baru saja dimulai,” kata Syarifah di Banda Aceh, Selasa (29/4), menanggapi liputan eksklusif Serambi yang diturunkan sehari sebelumnya berjudul Sulitnya Wanita ke Parlemen.

Mantan ketua Korps HMI-Wati (Kohati) Aceh ini berpendapat, memang hanya perempuanlah yang bisa mengerti betul perempuan. Tapi masalahnya, vote for women (suara perempuan untuk perempuan) sekarang bukan musimnya. Lagi pula bukanlah hal yang membanggakan apabila pemilih menjatuhkan pilihannya kepada caleg semata-mata karena solidaritas sesama gender. Harusnya, sang caleg dipilih karena ia memang dianggap berkompeten sebagai wakil rakyat.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) ini menilai, Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum yang dikuatkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan regulasi demokrasi sebagai bentuk affirmative action yang mendorong dan menguatkan posisi perempuan di ranah politik.

Ketentuan tentang affirmative action (tindakan khusus berupa kuota istimewa) itu sudah maksimal dan partisipasi politik perempuan di Aceh pun lebih bagus dibanding pemilu sebelumnya. Namun, penerapan aturan itu memerlukan waktu panjang sampai beberapa dekade. “Jadi, tidak heran kalau perempuan caleg belum banyak yang meraup suara pada Pileg kali ini,” kata Syarifah.

Di sisi lain, kata Syarifah, politik adalah ranah baru bagi kaum hawa, sehingga tak heran kaum perempuan yang notabene-nya adalah pemain baru, ditambah tidak mandiri secara finansial, banyak yang gagal dalam Pileg 2014 ini.

Belum lagi, menurutnya, faktor lain yang terkadang jadi kendala. Misalnya, tidak adanya dukungan serius dari keluarga serta pandangan sebagian masyarakat yang minor terhadap perempuan caleg. Hal ini membuat energi perempuan caleg sudah lebih dulu terkuras jauh sebelum hari pemilihan.

Sebaliknya, kata Syarifah, para lelaki caleg relatif sudah akrab dengan panggung politik serta mandiri secara ekonomi. Masyarakat pun menganggap sangat pantas jika lelaki berkecimpung di ranah politik.

“Nah, hal-hal inilah yang menjadi faktor kelemahan telak bagi kaum perempuan. Belum lagi dinamika politik di Aceh lebih menantang dibandingkan dengan daerah lain. Jadi, meskipun perolehan suara untuk perempuan dalam pemilu kali ini masih sedikit sekali, itu sudah kita prediksi dan bisa dipahami,” ulas istri Syamsul Bahri SH, mantan anggota DPRA dari PBR ini.

Syarifah berpandangan, penguatan peran perempuan dalam politik haruslah menjadi gerakan sosial dan membutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan mungkin harus berganti generasi untuk mengubah mindset masyarakat terhadap perempuan yang terjun ke dunia politik.

Ia ingatkan bahwa sejak medio 1990-an konsep gender yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk menunjukkan kekuasaan telah bergeser menjadi konsep persamaan di mana pria dan perempuan bukan lagi seteru, melainkan menjadi partner agar bisa bermanfaat bagi sesama. “Hal ini sangatlah penting guna menghindari konflik karena peran keduanya sama-sama dibutuhkan di ranah publik,” kata Syarifah.

Aktivis yang juga PNS ini merekomendasikan sebuah langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya perempuan caleg yang gagal ke parlemen. Menurutnya, diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat jauh sebelum pemilu supaya mereka objektif menilai bahwa kalau ada perempuan caleg yang lebih berkompeten, apa salahnya dipilih?

Fakta menunjukkan, calon legislator perempuan yang berhasil menerobos gedung DPRA kali ini hanya 12 orang (14,8%) dari 81 kursi yang diperebutkan. Untuk DPR RI, dari 17 perempuan yang bertarung, tak seorang pun yang berhasil meraih kursi.

“Perempuan tidak dipercaya atau karena kurang pintar bermain curang? Gemes saya dengan hasil pileg yang semrawut,” kata Caleg DPR RI dari PAN Aceh, Ir Hj Fery Soraya kepada Serambi.

Caleg dengan nomor urut 1 ini menilai sistem kepemiluan sudah mendukung partisipasi perempuan, namun demokrasi di Indonesia masih bersifat pragmatis sehingga menyuburkan politik uang. Jargon perempuan untuk perempuan, kata Fery, kini juga bukan zamannya lagi. “Perempuan bisa bermanfaat bagi semua, tak hanya untuk perempuan,” kata istri Farhan Hamid, Wakil Ketua MPR RI ini. (nr)

Sulitnya Wanita ke Parlemen

Senin, 28 April 2014 09:22 WIB

 

Pemilu Legislatif 2014 baru saja usai. Ketahuan sudah bahwa perempuan caleg sangat banyak yang gagal, meski setiap partai wajib mencalonkan sedikitnya 30% keterwakilan perempuan di setiap dapil. Tapi faktanya, hanya 57 perempuan caleg yang lolos ke DPRK di 23 kabupaten/kota (8,8%) dengan jumlah 650 kursi yang diperebutkan.

Untuk DPRA hanya 12 perempuan (14,8%) yang mendapat kursi dari 81 kursi yang tersedia. Malah untuk DPD (4 kursi) dan DPR RI (13 kursi) tanpa caleg perempuan dari Aceh. Apa sebab suara mereka terbenam dalam Pemilu 2014? Serambi merangkumnya dalam liputan eksklusif edisi ini.

WANITA setengah baya itu baru saja turun dari mobil. Napasnya masih tersengal-sengal. Di ujung telepon sayup terdengar suara keramaian. Nada jeda sesekali menyela saat perempuan bernama Dr Mariati MR itu menyapa orang-orang yang datang ke rumahnya.

“Saya baru pulang dari Lamno (Aceh Jaya), sudah ditunggui sejak tadi. Tamu-tamu terus berdatangan,” katanya kepada Serambi, Minggu (20/4) lalu melalui sambungan telepon.

Saat dihubungi Serambi, Mariati bersama tim suksesnya baru saja ‘bergerilya’ keliling daerah pemilihan (dapil) 10 di pesisir pantai barat selatan Aceh. Sejak diketahui melejit dengan perolehan suara tertinggi di dapilnya, rumah Mariati banyak kedatangan tamu. Mereka memberi ucapan selamat kepada Doktor bidang Ekonomi Pembangunan itu. Mariati merupakan satu di antara perempuan caleg petahana (incumbent) yang diusung Partai Aceh (PA). Ia tergolong caleg paling mulus melenggang ke kursi dewan.

Ada dua rekan separtainya yang juga lolos. Mereka adalah Ummi Kalsum (dapil 2) dan Siti Nahziah (dapil 9). Kali ini, partai pimpinan mantan panglima GAM, Muzakir Manaf itu lebih beruntung. PA berhasil mengirimkan tiga perempuan caleg terpilih ke DPRA dari 29 kursi yang diperoleh. Pada Pemilu 2009, partai itu hanya mengirimkan satu wakil perempuan, itulah Mariati.

***
Mariati bersama sebelas caleg perempuan lainnya memang mujur. Tapi tidak demikian halnya dengan caleg partai lain yang ikut bertarung pada Pileg 2014. Sekitar 400 lebih caleg perempuan dari 15 partai politik di Aceh hanya bisa “pasrah” menerima nasib.

Hasil rekapitulasi suara parpol dan caleg pada Pileg 2014 tingkat provinsi yang dibacakan dalam rapat pleno di Gedung Utama DPRA, Sabtu (26/4) malam lalu, hampir dipastikan hanya ada 12 caleg perempuan atau 14,8 persen yang berhasil meraih kursi DPRA. Mereka berasal dari Partai Golongan Karya (Golkar) empat orang, Partai Aceh (PA) tiga orang, Partai Amanat Nasional (PAN) dua orang), Nasional Demokrat (NasDem), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Nasional Aceh (PNA), masing-masing satu orang.

Hasil perolehan suara ini seolah menenggelamkan suara perempuan di tengah ingar-bingarnya tuntutan 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bahkan jauh-jauh hari sudah membuka ruang lebar kepada perempuan terlibat di politik sejak pencalonan dimulai.

 Ketentuan affirmative action ini jelas diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 8 Tahun 2012 yang menyebutkan: daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan di setiap dapil.

Semua parpol sudah melakukan amaran undang-undang ini dalam proses pencalonan tempo hari. Namun apa dinyana, sebuah kenyataan yang mulai terang menderang terlihat: 30 persen keterwakilan perempuan saat pengajuan caleg tidak berdampak signifikan pada meningkatnya perempuan caleg di Aceh yang terpilih di parlemen.

Grup neraka

Penelusuran Serambi di semua tingkatan pemilihan (DPR RI, DPD, DPRA, DPRK), keterwakilan perempuan memang relatif minim. Di DPRA, hanya 12 perempuan caleg yang lolos dari 81 kursi yang diperebutkan. Selebihnya dikuasai caleg laki-laki.

Di Aceh Besar, dari 35 kursi hanya satu caleg perempuan yang berkibar. Sama halnya dengan DPRK Banda Aceh. Dari 30 kursi hanya satu perempuan caleg yang lolos. Di sejumlah DPR kota/kabupaten perempuan caleg terpilih sangat relatif, bahkan ada DPRK yang tak punya caleg terpilih dari perempuan.

Pemandangan sedikit menggembirakan justru terjadi di DPRK Aceh Tamiang. Pemilih di kabupaten ini berhasil “menyarangkan” di lembaga dewan setempat sepuluh perempuan caleg atau lebih dari 30 persen dari 30 jumlah kursi yang tersedia. Sebaliknya, kelompok perempuan caleg untuk pemilihan di DPR RI justru seperti berada di ‘grup neraka’.  Dari 13 kursi yang tersedia untuk Dapil Aceh 1 dan 2, tidak satu pun berhasil diraih oleh perempuan caleg.

Sama halnya dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh. Empat kursi yang diperebutkan seluruhnya diborong laki-laki. Empat perempuan yang kali ini maju sebagai calon DPD dari Aceh (Dasleliaty, Erdarina, Irsalina Husna Azwir, dan Mediati Hafni Hanum) semuanya tak mampu lolos ke peringkat 4 atau bahkan 6 besar.

Mediati Hafni Hanum yang pernah terpilih menjadi Anggota DPD RI, kali ini nasibnya tak lagi semujur tahun 2004. Anaknya, Irsalina Husna SKed, juga belum beruntung menjadi wakil Aceh di Senayan.

Padahal, berdasarkan data Pemilu 2014, sebanyak 1.679.086 pemilih adalah perempuan. Jumlah ini melebihi pemilih laki-laki sebanyak 1.635.288. Jika dirata-ratakan kursi yang berhasil direbut oleh kaum perempuan di tingkat DPRK untuk 23 kabupaten/kota se-Aceh, hanya mendapatkan angka 8,8 persen. Sementara pada level nasional, persentase rata-rata perempuan yang duduk di parlemen saat ini mencapai 18 persen.

Pakar hukum dan politik, M Jafar SH MHum memandang keterpurukan suara perempuan menjadi masalah kompleks yang mesti dilihat dari berbagai sisi dan sebab. “Bila dilihat dari pemilih perempuan yang melebihi 50 persen, maka 12 orang atau 14 persen dari 81 kursi yang ada belum menunjukkan keterwakilan sebagaimana diatur UU Pemilu. Begitu juga dengan DPR kabupaten/kota, yang rata-rata cuma 8,7 persen,” ujar M Jafar, kandidat doktor Hukum di USU Medan.

Dr Mariati, caleg PA terpilih untuk DPRA justru menanggapi, tidak menjadi persoalan perempuan atau laki-laki menjadi anggota dewan. Menurutnya, setelah seseorang terpilih sebagai wakil rakyat, maka sudah menjadi tugasnya bekerja atas nama rakyat. “Saya pikir, bukan soal perempuan atau laki-laki. Ini soal bagaimana siapa saja yang terpilih adalah mewakili rakyat. Kalau sudah di parlemen, ya semua harus sama. Semua (hak) rakyat harus diperjuangkan,” tukasnya.

Politisi Golkar, Yuniar justru beranggapan selama ini banyak keputusan di DPR Aceh lahir lebih bersifat maskulin (kelelakian) lantaran minimnya keterwakilan perempuan di parlemen. “Ada kebijakan di dewan itu yang diputuskan cenderung maskulin,” ujarnya.

Yuniar termasuk salah satu caleg Golkar incumbent terpilih dari kalangan perempuan. Meskipun begitu, Yuniar masih belum sepenuhnya optimis perempuan mampu mewarnai kebijakan di panggung politik dewan. Dibutuhkan perempuan-perempuan perkasa untuk mendobrak ‘budaya maskulin’ di parlemen agar setiap keputusan yang diambil melahirkan kebijakan berkeadilan gender. Terutama untuk mengadvokasi kepentingan perempuan di ranah politik, ekonomi, pemberdayaan, dan pemerintahan.

“Ibaratnya begini, bukan sekadar ‘jadi caleg’, tapi (harus) ‘caleg jadi’,” tukasnya. Yuniar beranggapan dari 15 partai politik yang bertarung di Pileg 2014, Golkar meraih prestasi besar pada Pileg 2014 karena berhasil meloloskan empat wakilnya dari perempuan caleg ke DPRA.

“Perempuan di Aceh harus bangga dengan Golkar. Saya berharap pada pemilu kali ini kuota 30 persen perempuan di parlemen bisa terpenuhi,” ujarnya.

Lain halnya dengan Syarifah Munirah. Kader PPP ini satu-satunya perempuan caleg yang berhasil melenggang ke kursi DPRK Banda Aceh. Ibarat mendobrak benteng kokoh, Syarifah sudah mempersiapkan strategi untuk mengadvokasi kepentingan perempuan di Banda Aceh. Meskipun minoritas, ia berusaha berjuang keras di parlemen. “Setelah ini saya segera membentuk team tank, agar program yang ada bisa dijalankan,” ujarnya. (*)